Sebuah aplikasi belajar meminta orang tua menyetujui pembuatan akun anak. Beberapa minggu kemudian, muncul fitur galeri yang dapat menampilkan nama dan karya anak kepada pengguna lain. Apakah persetujuan saat pendaftaran juga mencakup penampilan tersebut? Jawabannya memerlukan pembacaan atas penjelasan dan pilihan yang diberikan sejak awal.
Persetujuan orang tua untuk data anak mempunyai cakupan yang perlu ditelusuri: data apa, diproses melalui kegiatan apa, dan untuk tujuan apa. Menekan satu tombol tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh penggunaan informasi selama akun aktif.
Pembahasan ini menggunakan kerangka hukum Indonesia. Fokusnya adalah makna dan batas persetujuan, melengkapi pemetaan mengenai privasi anak di layanan digital, tanpa menetapkan kepatuhan aplikasi tertentu.
Kedudukan persetujuan dalam kerangka Indonesia
Pasal 25 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur pemrosesan data anak secara khusus dan mewajibkan persetujuan orang tua dan/atau wali sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 27–28 tetap mengharuskan pemrosesan yang terbatas, spesifik, sah, transparan, dan sesuai tujuan. Rujukan: teks resmi UU PDP.
Ada pula lapisan penggunaan layanan. Pasal 9 PP Nomor 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS mengatur persetujuan sebelum anak menggunakan produk, layanan, dan fitur. Ketentuan ini perlu dibedakan dari pertanyaan mengenai pemrosesan data tertentu. Rujukan: PP TUNAS.
Aturan pelaksanaannya telah tersedia melalui Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, yang menurut database resmi BPK berlaku sejak 6 Maret 2026 dan mencakup antara lain batas usia, verifikasi, serta profil risiko layanan. Dengan demikian, persetujuan orang tua tidak cukup dijadikan satu-satunya jawaban mengenai kelayakan anak memakai suatu layanan. Pembahasan ini tidak merinci ketentuan usia untuk setiap jenis produk. Rujukan: status dan cakupan Permenkomdigi 9/2026.
Secara analitis, dua pertanyaan perlu berjalan berdampingan: apakah penggunaan layanan sesuai ketentuan yang relevan, dan pemrosesan data apa yang dijelaskan kepada keluarga. Jawaban atas salah satunya belum menyelesaikan pertanyaan lainnya.
Cakupan persetujuan mengikuti kegiatan dan tujuan
Cara praktis membaca persetujuan adalah mengganti istilah umum seperti “penggunaan data” dengan kegiatan konkret. Membentuk akun, menyimpan hasil latihan, menampilkan karya kepada publik, dan mengirim promosi mempunyai konsekuensi berbeda meskipun berlangsung dalam aplikasi yang sama.
Tabel berikut memakai aplikasi belajar hipotetis. Isinya membantu memisahkan pertanyaan, bukan menyatakan praktik suatu penyedia.
| Kegiatan | Informasi yang mungkin terlibat | Cakupan yang perlu dijelaskan |
|---|---|---|
| Pendaftaran akun | Nama panggilan, kelompok usia, email orang tua | Informasi untuk membentuk akun dan menghubungkan pendamping |
| Penyimpanan hasil latihan | Jawaban, catatan kemajuan | Penggunaan untuk menjalankan fitur dan siapa yang memperoleh akses |
| Galeri karya | Gambar, nama tampilan, keterangan karya | Apakah terbatas pada kelas, pengguna terdaftar, atau publik |
| Penggunaan tambahan | Informasi tertentu dari akun atau aktivitas | Tujuan tambahan, data yang digunakan, serta pilihan yang tersedia |
Dalam ilustrasi tersebut, penjelasan bahwa email orang tua diperlukan untuk konfirmasi akun belum menjawab apakah karya anak akan dipublikasikan. Sebaliknya, persetujuan menampilkan satu karya belum menjelaskan apakah seluruh unggahan berikutnya juga akan tampil otomatis.
Perhatikan pula penerimanya. Unggahan yang hanya dilihat pengelola kelas berbeda akibatnya dari unggahan yang dapat dibuka siapa pun. Kata “berbagi” perlu diikuti penjelasan mengenai siapa yang menerima akses dan bagian informasi yang terlihat.
Hubungan data, tujuan, penerima, dan penyimpanan dapat ditelusuri lebih lanjut melalui cara membaca kebijakan privasi aplikasi. Untuk persetujuan anak, hubungan itu perlu cukup jelas agar orang tua memahami keputusan yang diminta.
Apa yang perlu terlihat sebelum pilihan diberikan?
Pasal 21 UU PDP mengatur informasi untuk pemrosesan berdasarkan persetujuan, termasuk tujuan, jenis dan relevansi data, retensi, jangka pemrosesan, serta hak subjek data. Pasal 22 mengatur persetujuan tertulis atau terekam dan kejelasan penyajiannya; Pasal 24 mengatur bukti persetujuan. Rujukan: UU PDP, Pasal 21–24.
Untuk memahami penerapannya pada sebuah layar, telusuri hubungan antara penjelasan dan tombol. Apakah pilihan berkaitan dengan fitur yang sedang diaktifkan? Apakah penggunaan tambahan mempunyai penjelasan yang dapat ditemukan? Apakah akibat menolak atau mengubah pilihan diterangkan?
Bandingkan dua contoh hipotetis. Pernyataan “setuju agar pengalaman lebih baik” belum menunjukkan kegiatan yang dimaksud. Penjelasan “karya yang dipilih akan terlihat oleh pengguna terdaftar bersama nama tampilan” memberikan objek keputusan yang lebih konkret. Contoh kedua tetap perlu dibaca bersama rincian akses dan penyimpanannya; kalimat yang lebih jelas saja belum membuktikan keseluruhan kepatuhan.
Catatan persetujuan juga lebih berguna apabila dapat dikaitkan dengan versi penjelasan yang berlaku ketika pilihan diberikan. Tanggal klik tanpa konteks isi penjelasan menyisakan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya disetujui. Ini merupakan alasan praktis untuk menyimpan konfirmasi atau versi dokumen yang tersedia.
Batasnya: persetujuan tidak mengambil alih tanggung jawab platform
PP TUNAS menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan penyelenggaraan layanan dalam Pasal 8. Pasal 10 mengatur privasi tinggi secara baku, sedangkan Pasal 11 mengatur informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh anak atau orang tua/wali. Persetujuan perlu dibaca bersama kewajiban tersebut. Rujukan: PP TUNAS, Pasal 8–11.
Implikasinya, tombol persetujuan bukan pengganti rancangan perlindungan. Dalam contoh galeri tadi, penelusuran tetap mencakup keadaan awal akun, siapa yang dapat melihat karya, dan bagaimana perubahan pengaturan terjadi. Adanya pilihan “setuju” tidak menyelesaikan seluruh pertanyaan itu.
Persetujuan orang tua juga sebaiknya tidak dipahami sebagai pengambilalihan seluruh keputusan anak tanpa penjelasan kepadanya. Secara praktis, pendampingan lebih bermakna ketika anak memahami akibat fitur yang digunakan: siapa yang melihat unggahan, kapan informasi ditampilkan, dan bagaimana meminta bantuan. Bentuk percakapannya dapat disesuaikan dengan pemahaman anak.
Hal lain yang perlu dipisahkan adalah izin perangkat. Mengizinkan kamera untuk memotret tugas membuka akses teknis tertentu, tetapi belum menerangkan seluruh penggunaan foto setelah diambil. Perbedaan ini dibahas dalam izin akses aplikasi dan persetujuan pemrosesan data.
Ketika tujuan atau pilihan berubah
Fitur baru perlu dibandingkan dengan penjelasan sebelumnya. Misalnya, aplikasi hipotetis semula menyimpan karya untuk kelas tertutup, lalu menawarkan galeri publik. Pertanyaannya adalah apakah penampilan publik sudah termasuk tujuan yang dijelaskan dan pilihan apa yang tersedia untuk perubahan itu.
Pasal 21 ayat (2) UU PDP mewajibkan pemberitahuan sebelum perubahan informasi yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pemberitahuan perubahan perlu dibedakan dari penilaian apakah persetujuan yang ada mencakup pemrosesan baru. Rujukan: UU PDP, Pasal 21.
Karena itu, tidak cukup menyimpulkan bahwa semua perubahan pasti tercakup oleh penerimaan kebijakan awal. Namun, tidak tepat pula menyatakan bahwa setiap pembaruan teknis selalu memerlukan persetujuan baru. Yang perlu diperiksa adalah perubahan data, kegiatan, tujuan, dan dasar pemrosesan yang sebenarnya.
Menarik persetujuan dan menelusuri data yang sudah tersimpan
Pasal 40 UU PDP mewajibkan penghentian pemrosesan ketika persetujuan ditarik kembali, paling lambat 3 × 24 jam sejak pengendali menerima permintaan. Rujukan: UU PDP, Pasal 40.
Dalam praktik penelusuran, bedakan hasil yang diinginkan. Menonaktifkan tampilan galeri, menarik persetujuan penggunaan tertentu, menutup akun, dan meminta penghapusan data mempunyai objek berbeda. Nama tombol saja belum menunjukkan tindakan mana yang diterima serta diproses penyedia.
Contoh pertanyaan yang terarah adalah: “Permintaan ini menghentikan penampilan karya kepada publik. Apa yang terjadi pada berkas yang masih tersimpan dan bagaimana statusnya dijelaskan?” Pertanyaan tersebut memisahkan akses publik dari keberadaan salinan, tanpa mengasumsikan semua data langsung hilang.
Gunakan kanal resmi penyedia dan simpan isi permintaan serta konfirmasi penerimaannya. Bila diminta membuktikan hubungan dengan anak, pahami informasi apa yang diperlukan dan hindari mengirim dokumen tambahan melalui kanal yang tidak jelas.
Cakupan persetujuan paling mudah dipahami ketika satu keputusan dapat diterangkan secara konkret: informasi tertentu dipakai untuk kegiatan tertentu dengan akibat yang diketahui. Bagian yang belum terjawab—tujuan tambahan, penerima, masa simpan, atau perubahan pilihan—menjadi pertanyaan kepada penyedia, bukan ruang untuk menganggap persetujuan mencakup semuanya.
Artikel ini merupakan informasi umum mengenai kerangka hukum Indonesia, bukan nasihat hukum untuk keadaan pribadi dan tidak membentuk hubungan advokat–klien.