Sebuah foto ditemukan lewat pencarian gambar, sebuah tulisan beredar di grup percakapan, atau potongan video tersedia untuk diunduh. Semuanya mudah dipindahkan ke unggahan baru. Namun, kemudahan mengambil file belum menjawab pertanyaan terpenting: apa dasar untuk menggunakannya?
Konten yang terbuka untuk dilihat tidak otomatis terbuka untuk digunakan ulang. Mencantumkan sumber, tidak menerima pembayaran, dan mengubah sebagian materi juga menjawab persoalan yang berbeda. Ketiganya perlu ditempatkan dalam konteks hak yang digunakan, izin yang tersedia, serta pembatasan yang ditentukan hukum.
Pembahasan ini memakai kerangka hukum Indonesia dan berfokus pada karya yang sudah ada, seperti tulisan, foto, ilustrasi, musik, dan video. Persoalan tentang siapa pencipta keluaran AI membutuhkan pembahasan tersendiri.
Mulai dari tindakan yang akan dilakukan
Istilah “memakai konten” terlalu luas untuk menilai satu penggunaan. Menyebut gagasan dalam tulisan sendiri, mengutip kalimat, mengunggah foto utuh, dan menerjemahkan artikel merupakan tindakan berbeda. Sebelum mencari jawaban boleh atau tidak, uraikan dulu apa yang benar-benar akan dilakukan terhadap materi tersebut.
Misalnya, sebuah pengelola situs hendak membahas desain kemasan. Ada beberapa pilihan: menjelaskan pengamatannya dengan kata-kata sendiri, mengarahkan pembaca ke halaman asal, menampilkan foto kemasan milik fotografer lain, atau mengolah foto itu menjadi materi promosi. Kebutuhan editorialnya mungkin serupa, tetapi pemeriksaan haknya tidak sama.
Pertanyaan awal yang berguna adalah:
- Materi apa yang diambil: teks, gambar, rekaman, atau beberapa unsur sekaligus?
- Apakah materi disalin, diterjemahkan, dipotong, digabungkan, atau diunggah ulang?
- Di mana hasilnya akan tampil, dan siapa yang dapat mengaksesnya?
- Apakah digunakan untuk ulasan, pembelajaran, hiburan, promosi, atau penjualan?
- Apakah tersedia izin atau ketentuan lisensi yang sesuai?
Uraian konkret seperti “menampilkan satu foto pada halaman penjualan selama enam bulan” jauh lebih membantu daripada “memakai gambar dari internet”. Kejelasan ini juga memudahkan komunikasi ketika izin perlu diminta.
Apa yang dilindungi dan mengapa unggahan publik tetap memiliki hak
DJKI menjelaskan bahwa hak cipta melindungi ekspresi yang telah diwujudkan, bukan sekadar ide. Pelindungannya timbul otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Karena itu, ketiadaan tanda hak cipta atau informasi pencatatan tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa suatu materi bebas digunakan.
Secara praktis, perbedaan ide dan ekspresi membantu menentukan apa yang sebenarnya ingin dimanfaatkan. Membaca beberapa tulisan untuk memahami suatu topik lalu menyusun penjelasan mandiri berbeda dari memindahkan susunan kalimat dan ilustrasi salah satu tulisan tersebut. Mengganti beberapa kata saja juga bukan cara yang baik untuk menunjukkan bahwa penjelasan telah disusun secara mandiri.
Asal penemuan file perlu dibedakan dari asal haknya. Hasil pencarian gambar, akun pengunggah ulang, atau folder bersama dapat menjadi petunjuk penelusuran, tetapi belum menjelaskan siapa yang berwenang memberi izin. Jika jalurnya berhenti pada akun yang hanya mengumpulkan karya, pemeriksaan sumber belum selesai.
Usia materi pun bukan ukuran tunggal. DJKI menerangkan bahwa jangka pelindungan berbeda menurut jenis ciptaan dan pemegang haknya. Sebelum menyebut karya sebagai domain publik, dasar status tersebut perlu ditemukan; kesan bahwa sebuah gambar “sudah sangat lama” belum memadai.
Atribusi dan izin menjawab pertanyaan berbeda
Hak moral berkaitan antara lain dengan identitas pencipta dan integritas karya, sedangkan hak ekonomi mencakup pemanfaatan seperti penggandaan, penerjemahan, adaptasi, dan komunikasi karya. Perbedaan ini dijelaskan dalam materi pengantar DJKI tentang hak moral dan hak ekonomi.
Atribusi menjelaskan asal karya dan siapa yang diberi kredit. Izin menjelaskan penggunaan apa yang diperbolehkan. Dengan demikian, kalimat “foto milik pemiliknya” belum menunjukkan bahwa pengunggahan ulang telah diizinkan. Menyebut akun pencipta secara tepat pun masih perlu disandingkan dengan dasar penggunaan yang sesuai.
Contoh hipotetisnya adalah toko yang mengambil foto seorang fotografer untuk katalog. Nama fotografer dapat dicantumkan dengan benar, tetapi kebutuhan toko tetap mencakup pertanyaan lain: apakah penggunaan untuk katalog diperbolehkan, apakah penyuntingan diizinkan, dan apakah izin mencakup kanal tersebut?
Sebaliknya, menerima izin juga tidak berarti informasi kredit boleh diabaikan. Bentuk atribusi bisa menjadi bagian dari syarat penggunaan. Pembahasan yang lebih khusus tersedia dalam artikel terencana Mencantumkan Sumber Saat Mengunggah Ulang: Apakah Sudah Menggantikan Izin?.
Memahami izin berdasarkan cakupannya
Izin yang berguna harus cukup jelas untuk dibandingkan dengan rencana penggunaan. UU Hak Cipta mendefinisikan lisensi sebagai izin tertulis dengan syarat tertentu untuk melaksanakan hak ekonomi. Rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 20 UU Nomor 28 Tahun 2014.
Dalam praktik pengelolaan konten, beberapa unsur berikut layak diperjelas ketika berkomunikasi dengan pihak pemberi izin:
| Unsur | Pertanyaan yang perlu diperjelas |
|---|---|
| Materi | File atau karya mana yang dimaksud? |
| Tindakan | Apakah boleh menyalin, menerjemahkan, memotong, atau mengubahnya? |
| Kanal | Apakah izin mencakup situs, media sosial, iklan, atau cetak? |
| Tujuan | Apakah untuk pendidikan, editorial, atau promosi? |
| Durasi | Berapa lama penggunaan diperbolehkan? |
| Kredit dan imbalan | Bagaimana atribusi ditampilkan dan apakah ada pembayaran? |
Tabel tersebut merupakan cara merapikan komunikasi, bukan daftar yang otomatis membuat suatu kesepakatan sah atau lengkap. Kebutuhan setiap penggunaan dapat berbeda.
Misalnya, balasan “silakan dipakai untuk presentasi kelas” sebaiknya tidak dibaca sebagai persetujuan untuk menempatkan materi pada iklan berbayar. Ketika rencana berubah, bandingkan kembali perubahan itu dengan izin yang diterima. Lebih baik menjelaskan perubahan secara langsung daripada mengandalkan asumsi bahwa izin pertama mencakup semua penggunaan berikutnya.
Simpan percakapan, identitas pemberi izin, file yang dirujuk, dan ketentuan yang menyertainya. Dokumentasi ini membantu menjawab pertanyaan sederhana di kemudian hari: materi mana yang disetujui, untuk penggunaan apa, dan berdasarkan komunikasi yang mana?
Lisensi terbuka tetap mempunyai syarat
Label Creative Commons bukan satu jenis izin yang seragam. Menurut penjelasan resmi Creative Commons, unsur BY mengharuskan atribusi; NC membatasi penggunaan komersial; ND membatasi pembagian hasil adaptasi; dan SA menetapkan syarat lisensi bagi adaptasi yang dibagikan. Kombinasi unsur tersebut menghasilkan cakupan izin berbeda.
Karena itu, label “CC” saja belum cukup. Identifikasi nama lisensi, versi, tautan ketentuan, dan materi mana yang benar-benar tercakup. Jangan menganggap semua elemen dalam satu halaman mengikuti lisensi yang sama hanya karena sebuah pemberitahuan lisensi muncul di bagian bawahnya.
Sebagai contoh hipotetis, tim penerbit menemukan ilustrasi yang akan dipakai pada artikel sekaligus iklan. Pemeriksaan tidak berhenti pada apakah ilustrasi boleh diunduh. Tim perlu mencocokkan ketentuan lisensi dengan dua tujuan itu, termasuk perubahan yang direncanakan dan cara kredit ditampilkan.
Langkah yang membantu adalah menyimpan halaman asal beserta keterangan lisensi saat materi dipilih. Jika file kemudian berpindah antaranggota tim tanpa informasi itu, syarat penggunaan mudah terlepas dari asetnya.
Rincian perbedaan unsur lisensi dibahas dalam artikel terencana Lisensi Creative Commons: Memahami Syarat Atribusi, Komersial, dan Adaptasi.
Pendidikan, kritik, dan penggunaan nonkomersial perlu dibaca sesuai ketentuannya
Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta mengatur penggunaan untuk pendidikan, penelitian, karya ilmiah, laporan, kritik, atau tinjauan dengan pencantuman sumber secara lengkap dan tanpa merugikan kepentingan wajar pencipta atau pemegang hak. Pasal 43 huruf d juga memuat ketentuan penggunaan melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan rumusan tersendiri. Keduanya perlu dibaca dalam naskah UU Hak Cipta, bukan digantikan slogan “asal edukasi” atau “asal tidak berbayar”.
DJKI juga mengingatkan bahwa penggunaan untuk pendidikan tetap perlu memperhatikan kepentingan wajar pencipta. Penjelasan tersebut dapat dibaca dalam pembahasan DJKI tentang penggunaan buku untuk pendidikan.
Untuk memahami konteksnya, bandingkan dua contoh hipotetis. Sebuah ulasan menampilkan bagian karya yang sedang dianalisis, lalu menjelaskan mengapa bagian itu relevan. Sementara itu, sebuah akun mengunggah karya utuh dengan satu kalimat “untuk pembelajaran”. Keduanya memerlukan pemeriksaan, tetapi hubungan antara materi yang diambil dan tujuan pembahasannya sangat berbeda.
Pertanyaan praktis yang membantu penalaran adalah: mengapa bagian tersebut perlu ditampilkan, apa hubungannya dengan analisis, dan apakah hasil unggahan justru berfungsi sebagai pengganti karya asal? Pertanyaan ini membantu menguraikan konteks; jawabannya bukan penetapan hukum otomatis.
Artikel ini tidak menetapkan angka detik, jumlah kalimat, atau persentase sebagai jaminan penggunaan yang diperbolehkan. Untuk penggunaan di Indonesia, penilaian perlu berangkat dari ketentuan Indonesia yang relevan, bukan sekadar memakai istilah fair use dari pembahasan negara lain.
Pembahasan lebih terarah tersedia dalam artikel terencana Mengutip Karya untuk Pendidikan dan Kritik: Bagaimana Batas Hak Cipta Dipahami?.
Mengubah karya tidak otomatis menyelesaikan persoalan hak
Memotong foto, menerjemahkan tulisan, atau menggabungkan cuplikan video dapat terasa seperti membuat materi baru. Namun, perubahan itu masih perlu diperiksa terhadap karya yang digunakan. DJKI menegaskan bahwa modifikasi karya visual tanpa izin dapat menimbulkan persoalan hak cipta.
Dalam perencanaan editorial, pisahkan kontribusi baru dari materi asal. Misalnya, narasi ulasan dapat disusun sendiri, sementara foto pendukung tetap berasal dari pihak lain. Adanya narasi baru tidak menjawab apakah foto tersebut boleh digunakan. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan per komponen, bukan hanya terhadap hasil akhir sebagai satu paket.
Cara berpikir ini juga berguna untuk video yang menggabungkan gambar, musik, dan rekaman orang berbicara. Daftar aset sederhana membantu tim mengetahui bagian mana yang dibuat sendiri, bagian mana yang diperoleh dari pustaka berlisensi, serta bagian mana yang masih belum jelas dasarnya.
Izin hak cipta belum tentu menyelesaikan hak pihak lain
Foto yang telah memperoleh izin penggunaan masih dapat memuat orang lain. Pasal 12 UU Hak Cipta, misalnya, mengatur persetujuan tertulis orang yang dipotret atau ahli warisnya untuk penggunaan potret bagi reklame atau periklanan komersial. Cakupannya perlu dibedakan dari izin atas karya fotonya sendiri.
Contoh hipotetisnya adalah foto seseorang yang semula dipilih sebagai ilustrasi artikel, lalu hendak dipakai untuk promosi produk. Perubahan konteks tersebut perlu diperhatikan tersendiri. Pertanyaan “bolehkah memakai file ini?” belum menggambarkan seluruh rencana penggunaannya.
Jika materi memuat identitas, percakapan, atau informasi pribadi, tandai pula kebutuhan pemeriksaan di luar hak cipta. Tidak perlu menyimpulkan semua persoalan hukum sekaligus; yang penting, izin pada satu lapisan tidak dianggap menjawab lapisan lainnya.
Menentukan langkah ketika dasar penggunaan belum jelas
Ketidakjelasan tidak harus diatasi dengan memaksakan unggahan. Pilihan editorial dapat disesuaikan dengan tujuan awal: meminta izin yang lebih spesifik, mencari aset dengan lisensi yang cocok, membuat ilustrasi sendiri, atau menjelaskan gagasan dengan bahasa mandiri dan mengarahkan pembaca ke sumber asal.
Untuk pekerjaan bersama, catatan aset sebaiknya menyertai file. Isinya dapat berupa sumber, pihak pemberi izin, ketentuan penggunaan, atribusi, serta batas yang diketahui. Catatan tersebut lebih berguna daripada folder bernama “gambar bebas” yang tidak menjelaskan dasar kebebasannya.
Jika muncul keberatan, simpan riwayat materi dan komunikasi yang relevan. Keberatan atas hak, cakupan izin, dan penggunaan aktual perlu dipahami sebelum menentukan tanggapan. Sengketa atau penggunaan bernilai besar dapat membutuhkan penilaian profesional atas fakta dan dokumen yang lengkap.
Dasar penggunaan yang baik dapat dijelaskan secara spesifik: karya apa yang digunakan, tindakan apa yang dilakukan, dan izin, lisensi, atau ketentuan mana yang menjadi acuannya. Jika penjelasannya hanya “sudah ada di internet”, pertanyaan utamanya masih belum terjawab.
Artikel ini memberikan informasi umum mengenai hukum Indonesia, bukan nasihat hukum untuk situasi tertentu dan tidak membentuk hubungan pengacara–klien.